FOKUSNEWS.CO.ID – Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDIP, Mercy Chriesty Barends, memberikan dokumen-dokumen resmi terkait temuan kasus pemerkosaan massal selama tragedi Mei 1998 kepada Menteri Kebudayaan Fadli Zon.
Ia melakukan hal itu dalam rapat Komisi X DPR dengan Fadli Zon dan jajarannya di kompleks parlemen, Tindakan ini menegaskan kembali Tragedi Mei 1998.
Dokumen-dokumen laporan dan penyelidikan ini berasal dari Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang Presiden ketiga RI BJ Habibie bentuk pada masa itu, dokumen hasil temuan dari laporan khusus PBB, hingga dokumen dari Komnas Perempuan.
“Hari ini saya datang resmi dengan membawa tiga dokumen resmi. Dokumen hasil temuan TGPF, dokumen hasil temuan dari special report PBB, dan dokumen yang ketiga yaitu dokumen membuka kembali 10 tahun pascakonflik yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan,” kata Mercy, Jakarta, Rabu (2/7/2025).
Pada kesempatan tersebut, Mercy lantang mengkritik pernyataan Fadli yang sempat menyangkal dan meragukan kasus pemerkosaan massal selama ’98. Mercy mengaku dirinya juga merupakan saksi sejarah dalam kerusuhan Maluku 1999-2001. Kala itu, ia bahkan tergabung dalam Tim Pencari Fakta di bawah Komnas Perempuan. Tim tersebut, sambungnya, salah satunya mendokumentasikan sejumlah kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Ini menjadi poin krusial dalam diskusi mengenai Tragedi Mei 1998.
“Kita bertemu yang dari Papua, dari Aceh, dan sebagainya. Tidak satu pun korban berani menyampaikan kasus kekerasannya karena pada saat itu mengalami represi yang sangat luar biasa. Hal yang sama juga terjadi pada saat kerusuhan ’98,” kata Mercy.
Ia menambahkan, “Jadi, kalau kemudian Bapak mempertanyakan kasus perkosaan dan massal dan seterusnya, ini cukup-cukup amat sangat melukai kami, Pak. Cukup amat sangat melukai kami,” imbuh wakil rakyat dari Maluku itu.
Selain itu, Mercy ingin Fadli menyampaikan permintaan maaf atas penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan massal pada 1998 tersebut. Menurut dia, pernyataan Fadli telah melukai korban kerusuhan yang mengiringi kejatuhan penguasa Orde Baru (Orba), Soeharto.
“Kami sangat berharap permintaan maaf. Mau korbannya perorangan yang jumlahnya banyak, yang Bapak tidak akui itu massal, permintaan maaf. Karena korban benar-benar terjadi,” ungkapnya
“Maka izinkan saya menyampaikan dokumen ini secara resmi kepada Pak Menteri. Dan kami berharap agar kalau bisa penulisan sejarah ini dia memiliki dialektika. Dia akan bercerita dengan caranya tersendiri,” imbuh Mercy.
