Oleh: Fahri Sosiang Ketua Umum HMI Komisariat Al Ghazali
Gorontalo punya masalah sampah. Itu fakta. Tapi ada masalah lain yang lebih akut dan lebih memalukan: gerakan advokasi yang tampil gagah di media sosial tapi miskin substansi di lapangan. Dan kali ini, saya perlu bicara soal saudara-saudara kita di PTKP HmI Cab Gorontalo.
Viral Dulu, Data Belakangan
Entah sejak kapan advokasi isu lingkungan di Gorontalo berubah jadi konten. Yang saya tahu, belakangan ini bidang PTKP HMI Cabang Gorontalo rajin sekali membri stetment lalu dengan video pendek, caption panjang, dan tagar-tagar semangat soal darurat sampah Kota Gorontalo. Tepuk tangan dulu.
Tapi tunggu! di mana datanya?
Berapa ton sampah harian yang tidak terangkut?, Berapa persen cakupan layanan TPA Talumelito terhadap total timbulan sampah kota?, ada Berapa titik TPS ilegal yang aktif?, Apa komposisi sampah dominan organik, plastik, atau residu? Berapa anggaran Dinas LHK Kota Gorontalo untuk pengelolaan sampah tahun ini dan bagaimana realisasinya?
Pertanyaan-pertanyaan itu bukan soal akademis yang ribet. Itu adalah minimum requirement sebelum seseorang apalagi sebuah bidang organisasi berhak bicara lantang soal krisis sampah. Tanpa itu, yang terjadi bukan advokasi. Itu cuma kebisingan terorganisir.
“Sweeping Sampah”: Nama yang Lebih Lucu dari Masalahnya
Saya tidak akan lupa saat pertama kali membaca istilah itu. Sweeping sampah. Seolah ada rapat serius, ada lingkaran rapat panjang, lalu seseorang berdiri dan berkata, “Bagaimana kalau kita namakan… Sweeping?” Dan semua orang mengangguk. Masalahnya bukan di namanya meski nama itu sendiri sudah cukup untuk jadi bahan candaan mahasiswa semester dua.
Masalahnya adalah pada apa yang terjadi setelahnya: video jedak-jeduk dengan musik dramatis, kamera yang mengikuti langkah-langkah gagah di jalan atau tempat pembuangan, lalu cut to foto bersama. Selesai.
Investigasi lapangan? Yang mana? Jika investigasi lapangan hanya berarti “kami pergi ke sana dan merekamnya,” maka setiap orang yang pernah melintas sambil story WhatsApp juga bisa klaim hal yang sama.
Investigasi lapangan yang serius setidaknya menghasilkan: peta masalah, identifikasi aktor, dokumentasi sistematis, dan rekomendasi berbasis temuan. Bukan video jedak jeduk dengan filter cinematic.
Advokasi Bukan Estetika
Di sinilah persoalan sesungguhnya. PTKP dalam konteks gerakan mahasiswa Islam seharusnya tidak hanya tahu apa yang bermasalah, tapi mengapa bermasalah, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana mendorong perubahan struktural.
Itu tiga level yang berbeda dan semuanya penting. Yang terjadi sekarang tampaknya berhenti di level pertama: “mengapa” dan itupun “mengapa” yang dangkal karena tidak ditopang data.
Advokasi yang tidak terprogram akan selalu bernasib sama: ramai di awal, lenyap di tengah, dan tidak meninggalkan bekas di akhir. Tidak ada policy brief yang dikirimkan ke DPRD Kota, Tidak ada audiensi formal dengan Dinas LHK.
Tidak ada peta jalan (roadmap) tuntutan yang bisa ditagih publik. Yang ada hanya siklus konten minggu ini sampah, minggu depan mungkin banjir, minggu berikutnya entah apa lagi. Ini bukan gerakan. Ini content calendar.
HMI dan Tanggung Jawab Intelektual
Saya kader HMI. Dan justru karena itu saya merasa perlu bicara ini. HMI bukan organisasi yang lahir untuk mengisi medsos dengan konten inspiratif. Ia lahir dari tradisi intelektual yang percaya bahwa perubahan butuh argumen, bukan hanya semangat.
Nurcholish Madjid tidak mengubah cara pandang generasinya dengan video viral ia mengubahnya dengan pemikiran yang matang, terstruktur, dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Kalau hari ini saudara-saudara di PTKP HmI Cab Gorontalo mau serius soal sampah Gorontalo, mulailah dengan hal yang sederhana tapi fundamental:
Pertama, kumpulkan data primer. Wawancara petugas kebersihan, masyarakat sekitar TPA, pengelola bank sampah. Triangulasi dengan data sekunder dari BPS dan Dinas LHK. Bukan sekadar rekam lalu upload.
Kedua, rumuskan tuntutan yang spesifik dan terukur. Bukan “pemerintah harus serius soal sampah” itu kalimat yang tidak bisa ditagih. Tapi misalnya: “Tingkatkan frekuensi pengangkutan sampah di Kelurahan X dari 3 kali seminggu menjadi harian sebelum akhir tahun anggaran.”
Ketiga, bangun koalisi. Advokasi lingkungan yang efektif tidak bisa dilakukan sendirian oleh satu bidang dari satu komisariat. Ajak organisasi lingkungan lokal, akademisi, jurnalis, warga terdampak.
Keempat, dokumentasikan proses, bukan hanya momen. Bedakan antara dokumentasi untuk arsip gerakan dan konten untuk konsumsi publik. Keduanya penting, tapi jangan sampai yang kedua mengorbankan yang pertama.
Penutup: Antara Malu dan Harap
Saya menulis ini bukan karena tidak peduli. Justru sebaliknya. Isu sampah di Gorontalo nyata dan serius. Ada warga yang setiap hari berhadapan dengan tumpukan sampah yang tidak terangkut, anak-anak yang bermain di dekat got yang mampat.
Ada ekosistem sungai yang perlahan mati. Isu ini layak diperjuangkan dan perjuangan yang layak butuh alat yang layak pula.
Sweeping sampah dengan kamera jedak-jeduk bukan alat perjuangan. Itu hiburan dengan kemasan aktivisme.
Kita boleh malu dan memang seharusnya malu kalau energi besar yang dimiliki mahasiswa habis hanya untuk produksi konten yang tidak menggerakkan satu pun kebijakan.
Tapi saya juga masih menaruh harap. Karena kalau saudara-saudara di PTKP mau berhenti sejenak dari kamera, duduk, baca data, dan susun strategi mereka punya potensi untuk benar-benar mengubah sesuatu.
Itu yang kita butuhkan. Bukan Sweeping. Tapi shifting pergeseran nyata dalam cara kita bekerja dan cara kebijakan dibuat.
Yakin Usaha Sampai tapi sampainya ke mana, itu yang perlu kita tanya ulang.
Penulis adalah ketua HMI Komisariat Al-Ghazali IAIN Sultan Amai Gorontalo yang juga bingung kenapa sampahnya tidak pernah habis dibahas tapi juga tidak pernah selesai ditangani.
