FOKUSNEWS.CO.ID, ( Deprov) — Maraknya kasus perundungan (bullying) yang kembali mencoreng dunia pendidikan mendapat perhatian serius dari jajaran DPRD Provinsi Gorontalo. Kasus perundungan yang baru-baru ini terjadi di SMAN 1 Kota Gorontalo memicu keprihatinan mendalam, khususnya dari jajaran Komisi IV yang membidangi masalah pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, dr. Darsianti Tuna, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam melihat fenomena kekerasan di lingkungan sekolah ini. Menurutnya, perundungan di lembaga pendidikan sudah memasuki tahap yang mengkhawatirkan dan memerlukan tindakan nyata, bukan sekadar imbauan formal.
”Masalah ini memang sudah menjadi perhatian khusus kami di Komisi IV. Saya pribadi telah berkoordinasi dan menghubungi Kepala Dinas Pendidikan untuk segera mengambil langkah konkret,” ujar dr. Darsianti pada Rabu (21/10/2026).
Sebagai langkah preventif sekaligus penindakan, dr. Darsianti mendorong agar setiap sekolah menetapkan Pakta Integritas yang wajib ditandatangani oleh para orang tua atau wali murid saat awal masuk sekolah. Di dalam pakta integritas tersebut, harus tertuang aturan tegas bahwa setiap siswa yang terbukti melakukan aksi perundungan atau kekerasan akan langsung dikeluarkan dari sekolah.
”Langkah ini penting sebagai syok terapi awal bagi para siswa. Tampaknya edukasi dan pemahaman mengenai bahaya perundungan selama ini belum benar-benar terpatri di dalam hati para peserta didik,” tegasnya.
Tak hanya itu, dr. Darsianti juga menyoroti adanya kecenderungan di mana kasus perundungan justru lebih dominan terjadi di sekolah-sekolah negeri dibandingkan sekolah swasta, yang dinilai hampir bersih dari keluhan serupa. Hal ini menjadi ironi besar, terlebih kasus kali ini terjadi di sebuah sekolah menengah atas yang menyandang status bergengsi di Kota Gorontalo.
”Kalaulah kita bandingkan, di sekolah swasta hampir tidak ada keluhan seperti ini. Sungguh sangat disayangkan, kok bisa sekolah sekelas SMA bergengsi di Kota Gorontalo sampai kebobolan, bahkan kejadiannya berlangsung di dalam lingkungan sekolah itu sendiri,” tambahnya dengan nada prihatin.
Guna memastikan situasi kondusif dan mengevaluasi sistem pengawasan di lapangan, Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja langsung ke SMAN 1 Kota Gorontalo dalam waktu dekat.
”Nanti kami dari Komisi IV akan turun langsung dan berkunjung ke sekolah untuk memastikan kondisi pasca-kejadian, sekaligus mengevaluasi penanganan kasus ini agar tidak terulang kembali di masa depan,” tutup dr. Darsianti.
