Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengajak daerah segera mempercepat penerapan digitalisasi keuangan daerah. Ia menekankan hal itu saat memberi sambutan dalam High Level Meeting (HLM) TP2DD Provinsi Gorontalo di Hotel Aston, Selasa (24/6/2025).
“Sekarang ini kita diperhadapkan pada dua fenomena yang tidak bisa dihindari, yaitu demokratisasi dan digitalisasi. Keduanya menuntut kesiapan kita sebagai pemerintah dalam beradaptasi dan memperbaiki sistem kerja, terutama pada aspek keuangan daerah,” ujar Gusnar.
Gusnar juga menekankan bahwa digitalisasi sudah menjadi kebutuhan pokok dalam tata kelola pemerintahan daerah.
“Kalau kita lambat beradaptasi, bukan hanya tertinggal tapi bisa terlindas. Oleh karena itu, forum ini harus menjadi kesepakatan bersama untuk mengimplementasikan digitalisasi dengan serius dan menyeluruh,” tegas Gusnar.
Saat menjelaskan hubungan pusat dan daerah, Gusnar mencontohkan bahwa digitalisasi membuat daerah lebih leluasa mengatur pembagian opsen pajak.
“Dengan digitalisasi, distribusi pendapatan dari opsen pajak bisa lebih fleksibel. Tidak hanya 30-30, bisa jadi 60 persen untuk provinsi, 40 persen untuk kabupaten/kota, tergantung bagaimana kita memanfaatkannya secara maksimal,” jelas Gusnar.
Gusnar juga mengajak daerah memperbaiki infrastruktur digital hingga daerah pelosok, termasuk Kabupaten Pohuwato, serta meningkatkan kemampuan SDM daerah dalam mengelola teknologi dengan profesional dan aman. Ia juga mengajak seluruh pihak memantau indeks digitalisasi sebagai ukuran keberhasilan daerah.
“Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, High Level Meeting Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah se-Provinsi Gorontalo tahun 2025 secara resmi saya nyatakan dimulai,” pungkas Gusnar.
Penulis : Alkaf Prayoga Editor : BK. Una
