FOKUSNEWS – Kementerian Pertanian (Kementan) telah merampungkan investigasi mengejutkan. Mereka mengevaluasi mutu dan harga beras yang beredar di pasaran dan menemukan potensi kerugian besar bagi konsumen hingga Rp 99,35 triliun per tahun.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, bersama Satgas Pangan, Badan Pangan Nasional, serta Kepolisian, melakukan pengecekan langsung ke pasar. Pemerintah menemukan mayoritas beras yang mereka jual, baik kategori premium maupun medium, tidak memenuhi standar mutu yang Permentan No.31 Tahun 2017 tetapkan. Beras-beras itu juga tidak sesuai volume, tidak sesuai harga eceran tertinggi (HET), dan tidak teregistrasi PSAT.
Investigasi ini berlangsung dari 6 hingga 23 Juni 2025. Tim mencakup 268 sampel beras dari 212 merek yang tersebar di 10 provinsi. Sampel ini melibatkan dua kategori beras, yaitu premium dan medium. Fokus utama mereka pada parameter mutu, seperti kadar air, persentase beras kepala, butir patah, dan derajat sosoh.
Hasil investigasi menunjukkan, 85,56% beras premium yang teruji tidak sesuai dengan standar mutu. Bahkan, 59,78% beras premium tersebut juga melebihi HET. Sementara itu, 21,66% beras lainnya menunjukkan berat riil lebih rendah dari yang tertera pada kemasan.
Untuk beras medium, 88,24% dari total sampel tidak memenuhi standar mutu SNI. Selain itu, 95,12% beras medium penjual tawarkan di atas HET, dan 9,38% memiliki selisih berat lebih rendah dari keterangan kemasan.
“Ini kita lihat ketidaksesuaian mutu beras premium 85,56%, kemudian ketidaksesuaian HET 59,78%, kemudian beratnya (yang tidak sesuai) 21,66%. Kita gunakan 13 lab seluruh Indonesia, karena kita tidak ingin salah karena ini sangat sensitif,” kata Amran dalam keterangannya, Jumat (27/6/2025).
Amran menegaskan temuan ini membawa dampak sangat besar bagi konsumen. Kementan menghitung, kerugian yang konsumen beras premium alami diperkirakan mencapai Rp 34,21 triliun per tahun. Sementara itu, konsumen beras medium berpotensi merugi hingga Rp 65,14 triliun.
“Jadi ini potensi kerugian konsumen sekitar Rp 99 triliun. Inilah hasil tim bersama turun ke lapangan dan kita akan verifikasi ulang, nanti satgas bergerak mengecek langsung di lapangan. Ada mutunya tidak sesuai, harganya tidak sesuai, beratnya tidak sesuai, ini sangat merugikan konsumen,” tambah Amran.
