FOKUSNEWS, GORONTALO — Salah satu langkah konkret pertama yang diambil oleh Thoriq Modanggu usai pelantikannya sebagai Bupati Gorontalo Utara adalah menyerahkan dokumen usulan pembentukan Satgas Pengawasan Laut kepada Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail. Langkah ini sebagai respons atas maraknya praktik destructive fishing seperti pengeboman ikan di wilayah perairan Gorut, Rabu (19/6/2025).
“Jadi kami dengan penyerahan dokumen tadi, dokumen tadi itu adalah upaya kami saat menjadi Wakil Bupati, yaitu upaya untuk melakukan pencegahan perusahaan laut di Gorontalo Utara,” terang Thoriq.
Thoriq menjelaskan, karena kewenangan pengawasan laut berada di pemerintah provinsi, maka ia mengusulkan agar dibentuk satuan tugas khusus di tingkat provinsi, dengan melibatkan elemen dari Kabupaten Gorontalo Utara agar pengawasan bisa lebih menyeluruh dan efektif.
“Karena kewenangan pengawasan laut itu ada di provinsi, bukan di kami, maka kami mengusulkan satgas pengawasan laut ke pemerintah provinsi dan kami menjadi bagian dari satgas itu,” lanjutnya.
Bupati menekankan pentingnya pengawasan partisipatif yang melibatkan semua unsur, mulai dari nelayan, tokoh masyarakat pesisir, aparat desa, hingga penegak hukum. Ia percaya, kerusakan laut bisa ditekan jika seluruh potensi lokal dilibatkan.
“Destructive fishing di Gorontalo Utara yang masih marak hari ini itu bisa kita kerjakan dengan melibatkan seluruh potensi yang ada di Gorontalo Utara di bawah satgas yang akan dibentuk oleh Pak Gubernur,” tutupnya
Langkah ini menegaskan arah kebijakan baru di Gorut yang tidak hanya fokus pada pembangunan darat, tapi juga menjaga keberlanjutan sumber daya laut sebagai salah satu kekuatan ekonomi jangka panjang.
Penulis : Kaff Prayoga Editor : BK.Una
