FOKUSNEWS.CO.ID, JAKARTA – Tekanan inflasi dan mahalnya harga sejumlah bahan pangan mendorong DPRD Provinsi Gorontalo mencari langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga di daerah. Salah satu upaya yang ditempuh yakni berkoordinasi langsung dengan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia guna memperkuat pasokan dan mengendalikan gejolak harga pangan.
Langkah tersebut dilakukan melalui kunjungan kerja anggota Komisi II bersama Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo ke Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kamis (22/10/2026). Rombongan dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, bersama sejumlah anggota dewan.
Dalam pertemuan itu, persoalan inflasi daerah menjadi salah satu pembahasan utama. Anggota Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Fadli Hasan, mengungkapkan bahwa inflasi Gorontalo tercatat mencapai 5,48 persen, lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang berada di kisaran 3,26 persen.
Menurut Fadli, kondisi tersebut memerlukan perhatian serius, terutama karena kenaikan harga komoditas pangan berpotensi menambah beban pengeluaran rumah tangga. Karena itu, diperlukan langkah terukur untuk menjaga keseimbangan pasokan dan harga di pasar.
Cabai rawit menjadi salah satu komoditas yang mendapat perhatian lantaran harganya dilaporkan mencapai Rp140.000 hingga Rp150.000 per kilogram. Di sisi lain, harga beras di pasaran regional juga masih menjadi persoalan yang perlu ditangani melalui penguatan pasokan dan intervensi pasar.
DPRD Gorontalo pun meminta arahan pemerintah pusat mengenai optimalisasi program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), termasuk pelaksanaan operasi pasar untuk membantu menjaga harga kebutuhan pokok tetap terjangkau. Upaya ini dinilai semakin penting menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, ketika kebutuhan masyarakat berpotensi meningkat.
Selain intervensi harga, ketersediaan cadangan beras juga menjadi perhatian dalam koordinasi tersebut. Berdasarkan data yang disampaikan, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di daerah tersisa sekitar 10.500 ton.
Atas kondisi itu, DPRD berharap adanya dukungan pemerintah pusat untuk menambah cadangan beras sekaligus memperkuat koordinasi dengan Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Penambahan stok diharapkan dapat membantu menjaga kelancaran distribusi serta menekan potensi kenaikan harga di pasaran.
Dukungan tersebut juga diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan dalam beberapa bulan ke depan, mulai dari periode Natal dan Tahun Baru hingga menjelang Ramadan mendatang.
Melalui koordinasi dengan Kementerian Perdagangan, DPRD Provinsi Gorontalo berharap upaya pengendalian inflasi tidak hanya berfokus pada penanganan kenaikan harga saat ini, tetapi juga memperkuat kesiapan pasokan pangan untuk menghadapi peningkatan kebutuhan masyarakat.
Stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok menjadi faktor penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bulog, dan instansi terkait diharapkan dapat menghasilkan langkah nyata agar kebutuhan pangan masyarakat Gorontalo tetap tersedia dengan harga yang terjangkau.
