FOKUSNEWS, KOTA GORONTALO – Rapat Paripurna ke-40 DPRD Provinsi Gorontalo, menjadi forum penting bagi Gubernur Gusnar Ismail untuk menjelaskan perubahan APBD Gorontalo 2025. Dalam pemaparannya, ia menegaskan bahwa kondisi keuangan daerah tahun ini mengalami penurunan akibat kebijakan pemerintah pusat, Selasa (19/8/2025).
Gusnar menyebutkan, APBD Gorontalo 2025 menyusut Rp73,71 miliar atau 4,19 persen, dari Rp1,75 triliun menjadi Rp1,68 triliun. Penyebab utama berasal dari transfer dana pusat yang berkurang sebesar Rp82,78 miliar atau 6,11 persen, dari Rp1,35 triliun menjadi Rp1,27 triliun.
“Total belanja daerah juga mengalami penurunan tapi tidak sebesar penurunan pendapatan karena disebabkan oleh adanya realisasi silfa sesuai hasil audit BPK RI dan adanya kenaikan PAD,” jelas Gusnar.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru menunjukkan peningkatan. Dari Rp403 miliar, naik Rp9 miliar atau 2,25 persen menjadi Rp412 miliar. Lain-lain pendapatan sah juga mengalami perubahan dengan tambahan sekitar Rp400 juta.
Belanja daerah turun Rp41,27 miliar atau 2,29 persen, dari Rp1,8 triliun menjadi Rp1,7 triliun. Sementara itu, penerimaan pembiayaan meningkat Rp29,5 miliar atau 42,1 persen, sehingga mencapai Rp9,58 miliar. Pada sisi lain, pengeluaran pembiayaan justru berkurang Rp2,9 miliar atau 13,22 persen, dari Rp21,9 miliar menjadi Rp19 miliar.
“Dalam Ranperda Perubahan APBD tahun anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Gorontalo tetap berpegang pada transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas, serta berbasis prioritas yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, penguatan daya saing, peningkatan kesejahteraan sosial, dan pemantapan reformasi birokrasi,” kata Gusnar.
Perubahan APBD Gorontalo 2025 menegaskan tantangan pengelolaan fiskal daerah di tengah penyesuaian kebijakan nasional. Namun, pemerintah provinsi tetap menargetkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga.
