FOKUSNEWS, GORONTALO — Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Mustafa Yasin, yang juga menjabat sebagai Direktur PT Novavil Travel Mutiara Utama, memberikan klarifikasi tegas kepada media mengenai sejumlah isu yang mencatut nama dan perusahaannya. Isu-isu tersebut mencakup pemblokiran izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) milik Novavil, serta kabar tidak benar yang menyebut dirinya sempat ditahan di Arab Saudi.
Dalam konferensi pers yang digelar, Mustafa menjelaskan bahwa dirinya baru menjabat sebagai anggota DPRD selama 11 bulan sejak resmi dilantik pada September tahun lalu. Di sisi lain, ia sudah menjalani kiprah di dunia travel umrah dan haji selama 19 tahun, termasuk 9 tahun terakhir mengelola Novavil secara mandiri sejak didirikan pada 2017.
Mustafa menyatakan bahwa pemblokiran izin PPIU milik Novavil terjadi bukan karena pelanggaran berat. Ia menyebutkan bahwa pemblokiran hanya bersifat sementara dan muncul akibat satu aduan dari seorang jamaah asal Sulawesi Utara.
“Pemblokiran itu bukan pencabutan izin, hanya diblokir sementara karena ada laporan satu jamaah yang keberangkatannya ditunda,” ungkap Mustafa saat memberi pernyataan pada Senin (4/8/25).
Ia menerangkan bahwa jamaah tersebut seharusnya berangkat pada Februari 2025. Namun, karena terdapat kendala pada sistem kredit hotel, pihak travel menunda keberangkatan hingga April. Meskipun visa sudah terbit, jamaah tersebut memilih mengajukan permintaan refund.
“Uang sudah kami kembalikan 100 persen, dan klarifikasi sudah kami sampaikan ke Kementerian Agama Pusat,” lanjutnya.
Mustafa menegaskan bahwa tidak ada aduan lain selain kasus tersebut, dan ia optimistis izin PPIU akan segera aktif kembali. Ia juga mengaku baru mengetahui kabar pemblokiran itu melalui pemberitaan media.
“Saya sangat berterima kasih ke media karena saya tidak tahu izin diblokir, malah tahu dari teman-teman media. Setelah saya cek ke Kanwil, ternyata kewenangan pemblokiran ada di Kementerian Agama Pusat,” jelasnya.
Terkait isu lain yang menyebut dirinya ditahan di Arab Saudi karena masalah utang miliaran rupiah, Mustafa memberikan bantahan keras. Ia menegaskan bahwa tidak ada penangkapan ataupun pemenjaraan.
“Tidak benar saya ditangkap atau dipenjara. Itu hanya persoalan administratif karena ketidaksesuaian kesepakatan dengan sponsor visa,” tegasnya.
Mustafa menjelaskan bahwa pihak sponsor membawa persoalan tersebut ke pengadilan secara online. Ia segera melapor ke KJRI Mekah dan menunjuk pengacara lokal (Mahami) untuk menangani perkara itu.
“Setelah ditangani pengacara, dalam waktu satu minggu masalah selesai dan saya bisa pulang. Bahkan, pihak sponsor yang melaporkan saya justru kalah dan harus mengembalikan uang 84 ribu riyal,” terangnya.
Ia menegaskan bahwa dirinya memilih menyelesaikan persoalan secara hukum dan tidak keluar dari Arab Saudi secara paksa demi menjaga reputasi serta keberlangsungan izin usahanya.
Mustafa juga menjelaskan bahwa PT Novavil Travel Mutiara Utama hanya mengantongi izin PPIU, sedangkan untuk penyelenggaraan haji ia mengoperasikan dua perusahaan lain miliknya yang berbasis di Jakarta dan sudah memiliki izin Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).
“Saya memang operasikan Novavil di wilayah Sulampua (Sulawesi, Maluku, Papua), sementara operasional haji dijalankan lewat perusahaan lain yang punya izin resmi,” jelasnya.
Menanggapi tuduhan adanya jamaah yang terlantar, Mustafa membantah dengan tegas. Ia bahkan menantang pihak yang merasa dirugikan untuk menyampaikan identitas dan bukti.
“Semua jamaah sudah ikut manasik, sudah diberitahu jadwal keberangkatan sejak jauh hari, baik umrah maupun haji. Kalau ada yang merasa tidak puas, kami sudah siapkan empat opsi penyelesaian, termasuk refund atau prioritas keberangkatan tahun depan,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa tahun ini banyak travel dari berbagai negara menghadapi kendala serupa akibat perubahan regulasi dari pemerintah Arab Saudi.
“Ini bukan hanya kami. Hampir semua travel menghadapi hal yang sama tahun ini,” jelasnya lagi.
Mustafa menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa seluruh polemik sudah terselesaikan, baik dari sisi administrasi, pengembalian dana jamaah, maupun masalah hukum di Arab Saudi.
“Kalau belum selesai, saya tidak bisa berdiri di sini hari ini,” pungkasnya.
