FOKUSNEWS, JAKARTA – Muktamar ke-10 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang digelar pada 27–29 September 2025 di Jakarta memanas dengan ricuh dan klaim ganda kepemimpinan.
Sekretaris Jenderal PPP, Arwani Thomafi, menegaskan bahwa forum ini bukan sekadar pemilihan ketua umum, melainkan penentu arah partai lima tahun ke depan.
“Muktamar ini bukan hanya soal kepengurusan baru, tetapi juga diharapkan banyak membahas perbaikan-perbaikan dan pembaruan di PPP,” ujarnya, Minggu (28/9/2025).
Namun, dinamika berlangsung tegang. Suasana pembukaan diwarnai yel-yel saling bersahutan. Sebagian peserta menyerukan “lanjutkan!” untuk mendukung Mardiono, sementara kubu lain menuntut “ketua baru!”.
Situasi makin panas saat Mardiono mengumumkan dirinya terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum periode 2025–2030. Klaim itu segera dibantah Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Muhammad Romahurmuziy.
“Tidak betul Mardiono terpilih, apalagi secara aklamasi,” tegas Rommy.
Kericuhan juga memicu perkelahian antar peserta hingga sejumlah kader mengalami luka. Panitia memastikan insiden ini akan ditindaklanjuti melalui proses hukum dan bukti rekaman CCTV.
Sementara itu, pada Minggu dini hari, Agus Suparmanto mengeklaim sah terpilih sebagai Ketua Umum PPP melalui Sidang Paripurna VIII. Ia ditetapkan sebagai ketua formatur untuk menyusun kepengurusan partai.
Wakil Ketua Umum PPP, Rusli Effendi, mengingatkan para peserta untuk menjaga kesantunan.
“Perbedaan pendapat pasti ada dalam pemilihan ketua umum. Namun, bedanya ada yang mengedepankan kesantunan dan ada yang tidak. Jadi kami minta untuk semua muktamirin menahan diri,” katanya, Sabtu (27/9/2025).
Hingga penutupan, PPP menghadapi dua klaim kepemimpinan yang berpotensi memicu dualisme baru.
