FOKUSNEWS.CO.ID, POHUWATO – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pohuwato mendapat catatan keras dari pemerintah provinsi. Dalam inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan pada Jumat (13/11/2026), Wakil Gubernur Gorontalo yang juga Ketua Satgas MBG Provinsi, Idah Syahidah Rusli Habibie, menemukan sejumlah pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) yang mengkhawatirkan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Marisa Utara.
Bukan sekadar temuan ringan, Idah mengungkap fakta bahwa instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di SPPG yang dikelola Yayasan Nurul Ilmi ini tidak berfungsi optimal. Air bekas pencucian ompreng (wajan besar) dan peralatan masak masih dibuang langsung ke selokan yang bercampur dengan limbah lainnya, bukannya melalui sistem pengolahan yang layak.
”Ini adalah pelanggaran SOP dasar. Saya sudah perintahkan mitra dan yayasan untuk segera memperbaiki IPAL. Kita tidak bisa mentolerir risiko kesehatan dan pencemaran lingkungan di tempat yang seharusnya menjamin gizi anak-anak kita,” tegas Idah di lokasi sidak.
Selain masalah sanitasi, tata kelola sampah di dapur berkapasitas 1.858 porsi ini juga dinilai amburadul. Tidak tersedianya tempat sampah yang terpilah (organik, non-organik, dan residu) berpotensi menimbulkan bau tidak sedap dan menjadi sumber penyakit, baik dari area pencucian, pemasakan, maupun pembersihan bahan makanan.
Pemborosan 17 Kg Nasi per Hari
Yang tak kalah mengejutkan, Idah menyoroti tingginya tingkat pemborosan bahan pangan. Berdasarkan pantauan tim, sisa nasi yang terbuang dalam satu hari operasional mencapai 17 kilogram. Angka ini menjadi indikator bahwa menu yang disajikan tidak sepenuhnya diterima oleh anak-anak penerima manfaat.
Menanggapi hal ini, Idah memberikan ultimatum waktu satu bulan ke depan. Pengelola SPPG diwajibkan membuat catatan harian yang detail: menu apa yang dihabiskan, sayur apa yang ditinggalkan, dan berapa kilogram sisa makanan yang terbuang setiap harinya.
”Pencatatan ini bukan formalitas. Ini akan menjadi dasar ilmiah untuk merevisi komposisi menu, menekan pemborosan anggaran, dan memastikan anak-anak benar-benar memakan gizi mereka, bukan membuangnya,” ujarnya.
Sidak yang juga menyasar SPPG Itwasda Polda Gorontalo ini akan ditindaklanjuti dengan rapat evaluasi bersama Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pangan, dan Dinas Kesehatan. Idah menegaskan, SPPG Marisa Utara yang telah beroperasi sejak 2025 sebagai percontohan percepatan, harus segera berbenah. Program MBG tidak boleh hanya sekadar “mengenyangkan”, tetapi harus bersih, sehat, dan akuntabel.
